Penambahan Pasal Bukti Jaksa Kesulitan Tuntut Samad?

Rimanews – Tim pengacara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad menilai penambahan pasal sangkaan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan di akhir penyidikan kepolisian menunjukkan jaksa peneliti dan penyidik Polda Sulselbar sulit untuk membuktikan pasal-pasal yang dituduhkan. “Penyidik tidak bisa buktikan pasal sebelumnya yang disangkakan, makanya ditambahkan pasal baru dan itu juga melanggar hak pembelaan terhadap klien kami,” ujar salah satu tim hukum Abraham Samad, Nursal di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (17/09/2015). Baca Juga Pemuda Muhammadiyah Sesalkan Pembubaran Kebaktian Natal Pembubaran Kegiatan Natal di Bandung Tragedi Intoleransi Kader Mendukung Anies-Sandi, PDIP Dinilai Tetap Solid Dia mengatakan, penambahan pasal berdasarkan petunjuk jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu bertentangan dengan hak pembelaan bagi klien. Sementara itu, Koordinator Tim Pengacara Abraham Samad, Adnan Buyung Azis mengatakan, sejak awal kasus ini bergulir, polisi tidak cukup bukti untuk melanjutkan dan bahkan ketika berkas sampai di kejaksaan, justru jaksa peneliti lima kali mengembalikannya dengan beberapa petunjuk di dalamnya. Pasal yang ditambahkan dalam kasus itu adalah pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan surat berbunyi, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. “Jaksa dan penyidik menambahkan pasal 263 ayat 1 ini untuk menjerat Abraham. Padahal, sejak awal pasal ini tidak ada dan kenapa justru di akhir penyidikan muncul pasal itu,” katanya. Bukan cuma itu, tambahan pasal lainnya ada pada pasal 94 dan pasal 96 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Kita tidak ada persiapan dan penyiapan bukti-bukti untuk pasal-pasal baru itu, tetapi kita pasti bisa buktikan bahwa Abraham tidak bersalah dalam kasus ini,” jelasnya. Sebelumnya, pada Kamis (3/9) tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyatakan berkas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad dalam perkara pemalsuan dokumen kependudukan telah lengkap dan siap untuk disidangkan. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Abraham Samad , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews