Harus Ada Sosialisasi dan Pengawasan Dalam Pembatasan BBM Subsidi

Judi Bola 88 Rimanews – Kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan premium harus didukung penuh. Namun, kebijakan itu harus ada sosialisasi dan pengawasannya. “Upaya pelindungan, kebijakan ini harus didukung. Hanya, pemerintah harus lebih baik untuk sosialisasinya dan pengawasannya di lapangan,” ujar Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Senin (4/8). Baca Juga Tahun Depan Peluang Harga BBM Naik 50:50 Pemerintah Tetapkan Patokan Harga Ayam Serbuan Produk Asing, Kinerja Industri Tekstil Terus Menurun Agung menjelaskan, langkah pembatasan penjualan BBM subsidi sudah cukup realistis. “Beberapa langkah pembatasan yang telah dan akan dilakukan cukup realistis, dalam arti layak dan bisa diterapkan,” ungkapnya. Kebijakan itu juga harus diiringi evaluasi yang baik, apakah bisa menekan konsumsi BBM subsidi sesuai kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter atau bahkan bisa lebih besar lagi. Lanjut Agung, pemerintah harus memiliki langkah selanjutnya, apakah langkah kebijakan pembatasan itu harus diperluas kembali atau tidak. Sekedar informasi, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014. Sesuai surat edaran tersebut, penjualan solar bersubsidi tidak dilakukan di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. Selanjutnya, mulai 4 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : bahan bakar minyak (bbm) , premium , Solar , Pri Agung Rakhmanto , Non subsidi , subsidi , bisnis , Ekonomi

Sumber: RimaNews